Azas Musyawarah versus Democracy Crazy

 

Sistem Demokrasi telah menenggelamkan ke-Indonesiaan kita, tidak lagi ada tokoh nasional yang kuat dan menjadi panutan semua lapisan masyarakat (lintas partai dan non-partai), mereka digantikan oleh tokoh politik yang dikampanyekan 5 tahun sekali. Pamor mereka telah dirampas oleh tokoh-tokoh politik yang lahir dari partai dan citra politik  dibesarkan oleh media massa yang lacur dan idealisme pers bisa dibeli dengan uang. Politik Indonesia saat ini sangat beraroma UANG (baik dalam rekruitmen maupun berapa besar kontribusi (uang) setelah lolos masuk DPR dan pemerintahan). 

Koruptor besar, komprador zionist, antek asing dan pengkhianat bangsa bisa dicitrakan sebagai politikus bersih dengan kekuatan uang dan media massa. Semua tokoh politik adalah tokoh Partisan dibesarkan oleh partai dan dengan kekuatan uang partai baru bisa dijadikan kuda Troya oleh para kapitalis laknat.

Tidak diragukan lagi Democrazy (Democracy Crazy) sudah menjadi mainstream dunia. Demokrasi sudah sangat melewati batas dan telah mematikan nilai-nliai sosial lokal, etika moral dan nilai-nilai agama. Demikian juga demokrasi yang diekspor dari alam pemikiran dunia Barat ini telah mencengkeram kuat sistem politik di Indonesia. 

Secara konstitusional sebenarnya NKRI adalah negara yang berlandaskan syariat Islam, melalui kesepakatan para ulama dengan kaum nasionalis dalam persiapan kemerdekaan pada waktu itu telah terbentuk Piagam Jakarta. Namun dalam perjalanannya kaum nasionalis sekuler menghianati kesepakatan tersebut. Salah satunya ialah bentuk negara yang secara kontitusi disebutkan bahwa Indonesia adalah negara musyawarah yang tercantum dalam sila ke-4, namun oleh rezim yang berkuasa sejak awal kemerdekaan hingga hari ini diselewengkan menjadi negara demokrasi. Akibatnya selama puluhan tahun rakyat dicekoki dengan pemahaman demokrasi, sistem kufur dari bangsa barat. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya tersesatkan dengan menyamakan bahwa demokrasi adalah musyawarah itu sendiri. Demikian penjelasan Habib Rizieq dalam ceramahnya tentang NKRI Bersyariah beberapa waktu lalu di Bojong Gede Bogor.

“Musyawarah itu beda dengan demokrasi. Musyawarah itu ajaran Islam, perintah Allah Swt sedangkan demokrasi itu sistem batil, sistem kufur dari orang-orang kafir yang haram untuk diikuti,” ujar Habib. Sementara dalam sistem demokrasi, ide sinting dan kegilaan melebihi hewan seperti Gay dan Lesbian bisa masuk UU perkawinan jika mendapatkan suara mayoritas di parlemen.

“Dalam musyawarah segala apa yang sudah ada ketetapan hukum dari Allah dan Rasul-Nya itu tidak boleh dirubah, yang di musyawarahkan hanya teknisnya saja. Contohnya seperti minuman keras, hukumnya sudah haram tidak boleh diganti lagi. Namun berbeda dengan demokrasi, dengan suara terbanyak minuman keras menjadi boleh, contohnya seperti Kepres No 3/thn 1997 tentang bolehnya miras beredar di masyarakat dengan kadar dibawah 5%,” papar ketua umum FPI ini.

Tentang hukumnya demokrasi, secara tegas Habib Rizieq juga mengatakan bahwa demokrasi itu haram dan lebih bahaya dari babi. “Demokrasi lebih bahaya dari babi. Jika kita colek babi itu terkena najis mugholadoh, dan jika dibersihkan 7 kali maka kembali suci. Jika dimakan dagingnya kita akan berdosa namun tidak jatuh kafir. Namun jika demokrasi dibenak kaum muslimin maka dia ridho hukum Allah dipermainkan, maka dia bisa murtad keluar dari islam. Demokrasi bisa memurtadkan kita,” tegas Habib.

“Maka dari itu mulai saat ini, buang jauh-jauh dari pikiran kita bahwa Indonesia negara demokrasi, ganti dengan bahwa negara Indonesia adalah negara musyawarah. Itulah yang sesuai dengan landasan konstitusional dan cita-cita para pendiri bangsa ini,” pesannya.