Percakapan antara Djadjang dan Mamad
Oleh Kwik Kian Gie
Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.
Apakah benar begitu? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal.
Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ?
M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “
-
Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”
Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana?
M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel.
Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (oil refinery) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi.
Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain?
M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa?
Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000?
M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah).
Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia?
M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya :
- “Harga BBM dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.”
Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok.
Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya corporate asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut.
-
Mengapa bangsa Indonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX?
Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita (UUD 1945). Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi :
-
“Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar DAN Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi BERTENTANGAN dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.”
M : Khan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP?
Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi :
- “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, kecuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”.
Maka sampai sekarang istilah “SUBSIDI” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX.
M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita?
Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia.
Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron.
M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya?
Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu.
Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, PEMERINTAH SEBELUMNYA MENENTUKAN HARGA ATAS DASAR KEPATUTAN, DAYA BELI MASYARAKAT DAN NILAI STRATEGISNYA. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi :
- ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, si ORANG ASING, bukan bangsa sendiri.
Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX.
M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi.
Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.
- Source post :
Kwik Kian Gie: Subsidi BBM itu Bohong!
SIMULASI HARGA MINYAK DAN PERSEPSI UNTUNG RUGI
Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran para Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.
Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan EKONOMI ISLAM
Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi Muhammad SAW membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.
Pengelolaan SDA dan EKONOMI NEO-LIBERAL ala INDONESIA
Perbandingan Persepsi Untung – Rugi antara Ekonomi Rakyat dan Ekonomi Neo-Liberal
Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak (lifting), kilang (refinery), hingga distribusi ke Pom Bensin menurut Kwik Kian Gie adalah US$ 10/barel. Kita naikan saja menjadi US$ 15/barel (untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neo-liberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada). Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.
Jika ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS :
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel
Di situ dijelaskan biaya cruel oil (minyak mentah) 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.
Dengan asumsi diatas, rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga bensin Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/barel atau setara US$ 71/barel.
Orang awam memandang saat biaya produksi minyak (lifting, pengilangan dan distribusi pemasaran) US$ 15/barel dan dijual seharga Rp 4500/liter (setara US$ 71/barel) LOGIKA-nya pemerintah UNTUNG, ada INCOME US$ 56/barel (US$ 71 - US$ 15/barel). Ada selisih positif antara harga jual ke masyarakat dikurangi biaya produksi (tidak ada biaya minyak mentah karena TIDAK IMPORT).
Saat harga minyak Dunia naik jadi US$ 120/barel (lihat tabel kolom 2), kaum NEOLIBERAL mengaggap RUGI sebesar US$ 49/barel (US$ 71 - US$ 120 /barel = minus US$ 49/barel). Dengan cara hitung yang sama, saat minyak dunia naik menjadi US$ 400/barel akan tetap dianggap RUGI, bahkan semakin besar US$ 329/barel (LIHAT TABEL).
Padahal sebenarnya tetap UNTUNG karena produksi lifting 930.000 bph (barel pe hari) dan konsumsi dalam negeri hanya 723 ribu bph (42 juta kilo liter/tahun), ada SUPLUS PRODUKSI untuk EKSPORT dan menikmati kenaikan harga minyak dunia.
Jadi, perbedaan CUMA pada konsep pemikiran diantara ekonom kerakyatan (yang Islami) dibanding persepsi ekonom Neo-liberal yang memihak MNC minyak asing.
Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan asing atau pemerintah Indonesia. Jadi tidak pantas dijual dengan harga “Internasional” ke rakyat Indonesia.
Jika pun “benar” Pemerintah rugi, bisa jadi PERTAMINA dipaksa membeli minyak Indonesia yang 90% dikelola oleh MNC minyak AS seperti Chevron dan Exxon dengan harga New York. Jika begitu, solusinya adalah Nasionalisasi. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN mereka sendiri. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah nasionalisasi perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh perusahaan minyak asing.
Terimakasih Pak Kwiek Kian Gie, Anda telah memberi pencerahan untuk kami.
Kekayaan Minyak itu suatu kutukan atau berkah bagi Indonesia?
Ideologi keserakahan saat ini mempengaruhi kebijakan ekonomi kita, pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi – terlalu berorientasi dan hanya melihat sisi materialism, seperti simbol mata satu dewa Horus, sama ada seperti mata satu dajjal laknatullah. Kerakusan eksploitasi Sumber Daya Alam tidak menyisakan rasa syukur.
Dalam hal fluktuasi harga minyak dunia, seolah tidak ada keberkahan di dalamnya. Ketika harga minyak turun, pemerintah mengeluh karena pendapatan sektor Migas berkurang. Ketika NYMEX di New York Amerika mengumumkan kenaikan harga minyak dunia, pemerintah sangat reaktif dan teriak mengusulkan kenaikan harga BBM dalam negeri disertai usulan “SUBSIDI” palsu baru, yang menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Nursyi, alokasi dana kompensasi BBM berasal dari pinjaman luar negeri, dari Asia Development Bank (ADB) dan International Monetary Fund (IMF).
Subsidi palsu ini juga diakui senior saya saat kuliah di FE UGM pertengahan tahun 1980-an, Anggito Abimanyu dan menjadi asisten dosen pak Budiono (Wapres kita) pada mata kuliah Ekonomi Indonesia. Dia salah satu fundamentalis Neo-Liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM.“ Mas Anggito mengakui bahwa selama ini (sebenarnya) TIDAK PERNAH ADA SUBSIDI DALAM BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat naiknya harga minyak dunia.
Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM. Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acara talkshow tersebut di atas. http://muslimdaily.net/opini/opini-17/anggito-abimanyu-selama-ini-tidak-pernah-ada-subsidi-bbm.html
Minyak kita adalah kutukan ataukah keberkahan?
Kahhh … kahhh … kahhhhhh. Beruk hanya tertawa terkekeh kekeh … tidak menjawab.
Tambahan :
Propaganda kebohongan Peak Oil Theory
Sejumlah pakar mengatakan bahwa minyak sebenarnya bukan bahan bakar fosil. Teori bahwa minyak bumi berasal dari sisa fosil biologis zaman dahulu adalah sebuah kebohongan besar dari Illuminati (yang memang sejak awal menguasai bisnis minyak, media, dan institusi pendidikan). Illuminati ingin menggunakan propaganda Peak Oil untuk menaikkan harga minyak dan mengeksekusi rencana depopulasi dunia.
Teori Peak Oil adalah kebohongan massif yang dirancang untuk menciptakan kelangkaan buatan (artifisial) demi mendongkrak harga minyak dunia, juga memberikan negara-negara di seluruh dunia sebuah alasan untuk mengorbankan standar hidup yang telah kita perjuangkan dengan susah payah.
Publisitas menciptakan CFR dan Club of Rome strategy manual sejak 30 tahun lalu mengatakan bahwa pemerintah global perlu mengontrol populasi dunia melalui Neo-Feodalisme dengan menciptakan kelangkaan buatan.
untuk bahasan selanjutnya silahkan klik link artikelnya dibawah ini.
Related Post : Untuk Apa Punya Minyak? Keberkahan ataukah Kutukan?
Postingan
0 komentar dan respon:
Posting Komentar